Kalteng Dapat Bantuan Helikopter Water Bombing dari Rusia untuk Karhutla, Disewa BNPB Anggaran Pusat

PALANGKA RAYA,DETIK WEB – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapatkan bantuan helikopter Water Bombing dari Rusia.

Bantuan tersebut dikirim langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengatakan, bantuan dari Rusia tersebut diberikan dalam bentuk dukungan satu unit pesawat untuk operasi water bombing. Pesawat itu disewa oleh BNPB dan diperbantukan untuk penanganan karhutla di Kalteng.

“BNPB nyewa (helikopter Rusia) untuk diperbantukan di Kalteng. Hari ini seharusnya sudah ada, namun sementara ini kami belum cek lebih lanjut,” kata Agustiar.

Menurutnya, dukungan tersebut menggunakan anggaran pemerintah pusat sebagai bagian dari penguatan penanganan karhutla di daerah.

“Anggarannya dari pusat pasca kehadiran Presiden kemarin,” ujarnya.

Dengan adanya tambahan armada water bombing ini, diharapkan operasi pemadaman karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalteng bisa lebih maksimal.

Agustiar menegaskan, sejauh ini, bantuan Jepang yang sebelumnya disebut-sebut terkait penanganan karhutla di Kalimantan tidak diperuntukkan bagi Kalteng. Dukungan tersebut hanya dikirim ke Kalimantan Barat.

“Kenapa Jepang hanya dikirim ke Kalbar, untuk kebakaran terbesar itu kejadian di Kalbar,” katanya.

Ia menyebut, Kalteng tetap mendapatkan dukungan pemerintah pusat melalui skema bantuan BNPB, termasuk satu unit pesawat water bombing dari Rusia untuk membantu operasi pemadaman karhutla.

Pemprov Kalteng, lanjut Agustiar, masih akan memastikan kedatangan dan kesiapan dukungan tersebut di lapangan.

“Kita belum cek, harusnya hari ini sudah datang,” pungkasnya.

Hingga kini, Pemprov Kalteng bersama BNPB dan tim gabungan masih terus melakukan pemantauan titik panas dan operasi pemadaman karhutla di wilayah Kalteng yang rawan kebakaran.(Red)

Terkait  Heboh Sejumlah Pejabat Pemkab Kotim Ramai-ramai Mundur dari PNS, BKPSDM: Bukan Karena Beban Kerja