PALANGKA RAYA,DETIK WEB– Masa transisi pemerintahan daerah di Kalimantan Tengah menjadi sorotan publik. Periode ini dinilai krusial karena di dalamnya terjadi berbagai proses penting, mulai dari administrasi pemerintahan, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, hingga penyaluran hibah dan bantuan sosial (bansos).
Pertanyaan besar pun muncul: *apakah seluruh proses tersebut telah berjalan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku?*
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.
Pada Juni 2026 lalu, KPK bahkan menyoroti sejumlah aspek tata kelola di Kabupaten Barito Timur. Beberapa poin yang menjadi perhatian KPK antara lain terkait pokok-pokok pikiran DPRD, proses pengadaan barang dan jasa, serta penyaluran hibah dan bantuan sosial.
Hal ini memunculkan dugaan publik terkait potensi penyimpangan pengelolaan anggaran pada masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati di sejumlah daerah.
Perlu ditegaskan, jika memang terdapat dugaan penyimpangan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman berdasarkan bukti serta fakta yang ditemukan di lapangan.
Menindaklanjuti informasi yang beredar, *Kaltengpedia* akan meminta tanggapan dan konfirmasi langsung kepada KPK. Tujuannya untuk memastikan kebenaran adanya pemeriksaan atau penelusuran terhadap pengelolaan pemerintahan dan anggaran pada masa transisi Pj Bupati di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah.
Apabila informasi mengenai penelusuran KPK tersebut nantinya dikonfirmasi, maka publik tentu akan menunggu perkembangan dan hasil selanjutnya.
Penting untuk digarisbawahi, adanya pemeriksaan atau permintaan keterangan dari KPK *tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana korupsi*.
Setiap dugaan penyimpangan harus melalui proses hukum dan dibuktikan dengan alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebagai media, Kaltengpedia berkomitmen mengedepankan prinsip *cover both sides*. Kami akan memberikan ruang yang sama kepada pemerintah daerah maupun pihak-pihak yang namanya disebut dalam informasi untuk menyampaikan klarifikasi dan penjelasan.
Kini pertanyaannya: *Benarkah ada penelusuran KPK terhadap masa transisi Pj Bupati di sejumlah daerah di Kalteng?*
Kita tunggu jawaban resmi dari KPK.(Red)
Dikutip langsung dari www.kaltengpedia.com
